Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74 Semester 1 Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN Halaman 74 Bab 3 Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Kurikulum 2013 Dapat di baca di bawah ini.
Kunci-Jawaban-PKN-Kelas-12-Tugas-Mandiri-3.1-Halaman-74
Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74

Tugas Mandiri 3.1

Bacalah berita di bawah ini.

24 Kepala Daerah Sepakat e-Budgeting

Para peserta forum Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) menyepakati percepatan penggunaan e-budgeting yang terbukti bisa mencegah penyelewengan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”E-budgeting akan meningkatkan kualitas partisipasi politik. Intinya, e-budgeting buat semua warga negara jadi penting dan dipentingkan,” kata Ketua Angkatan I OKPPD, Bima Arya, di Jakarta, Jumat (27/3).

Selain menyepakati percepatan e-budgeting, forum juga merekomendasikan perpanjangan usia pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS). Hal tersebut penting untuk dijadikan dasar hukum dalam penyediaan posisi bagi pejabat struktural yang tidak lolos seleksi terbuka. OKPPD angkatan pertama 2015 diikuti 17 bupati, 7 wali kota, 3 wakil bupati, 10 ketua DPRD kota/kabupaten, dan 1 wakil ketua DPRD. Wali Kota Bogor, Bima Arya, terpilih sebagai Ketua Angkatan I OKPPD dan Wali Kota Pangkal Pinang, Muhammad Irwansyah, terpilih sebagai sekretaris. 

Penyusunan APBD berbasis e-budgeting pertama kali diterapkan di Kota Surabaya, Jatim, yang diikuti Pemprov DKI di 2015.

Sumber: www.tribunnews.com

Setelah Anda membaca berita tersebut, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?

Kunci Jawaban : 

E-Budgeting atau Electronic Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran berbasis web ataupun aplikasi yang diterapkan di beberapa daerah Indonesia. Harapannya, sistem ini mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia.

2. Apa keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan?

Kunci Jawaban : 

Keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain sebagai berikut:
  1. Meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. 
  2. Mengurangi pemborosan. 
  3. Mengurangi tindakan korupsi. 
  4. Sebagai wujud transparansi kegiatan pemerintahan dan juga akuntabilitas dari kegiatan keuangan.

3. Menurut Anda, apakah pada saat ini sistem e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintahan? Berikan alasannya.

Kunci Jawaban : 

Ya, 

Karena banyak keuntungan yang didapat dan semua pihak terutama masyarakat dapat memantau pelaksanaan dan penggunaannya sehingga sudah mulai diterapkan di semua sektor pemerintahan.

4. Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi?

Kunci Jawaban : 

Dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi sangat baik karena dalam pelaksanaannya memanipulasi data di sistem e-budgeting sangat sulit. Jadi, tindakan korupsi dapat diminimalisir.

5. Apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting?

Kunci Jawaban : 

Syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting adalah daerah tersebut harus memiliki Infrastruktur dan inventaris di daerah mumpuni karena cakupan wilayah dengan skala yang cukup besar seperti, pasokan listrik dan koneksi internet yang stabil dan juga perangkat komputer. Selain sarana Infrastruktur tersebut daerah juga harus memiliki SDM yang memungkinkan untuk bisa menerapkan e-budgeting tersebut. 


Baca Juga : 
Kunci Jawaban PKn Tugas Mandiri 3.2 Halaman 77-79

Demikianlah Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 yang dapat kuncijawabankelas.com bagikan ini. Semoga Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74 ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.

Posting Komentar untuk "Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74"